BIMTEK KEUANGAN – Mendagri Sebut Dana Kelurahan Diatur dalam Undang-Undang Pemda

BIMTEK KEUANGAN

Mendagri Sebut Dana Kelurahan Diatur dalam Undang-Undang Pemda

RAKHMAT NUR HAKIM Kompas.com – 23/10/2018, 10:45 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo KumoloMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo(KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D)

BIMTEK KEUANGAN – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan penyaluran dana kelurahan sudah diatur dalan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Tjahjo menambahkan, pengaturan itu termaktub dalam Pasal 230 Undang-undang Pemda yang menyatakan pemerintah kabupaten atau kota wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Dana kelurahan itu masuk dalam anggaran Kecamatan. “Jadi penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan, dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Tjahjo melalui keterangan tertulis, Senin (22/10/2018).

BIMTEK KEUANGAN – Tjahjo melanjutkan, aturan lebih rinci mengenai anggaran khusus bagi kelurahan juga tercantum di Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Di situ dinyatakan anggaran kelurahan di kawasan kota yang tidak memiliki desa minimal 5 persen dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagi daerah yang memiliki desa, anggaran kelurahan harus diberikan minimal sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten atau kota tersebut. Tjahjo juga mengatakan, dana kelurahan bersifat tambahan, karena selama ini anggaran untuk kelurahan sudah ada melalui OPD. Namun, ia mengatakan dana kelurahan kemudian diadakan dalam APBN 2019 untuk menjaga harmoni karena ada suatu kabupaten yang di dalamnya ada desa dan kelurahan.

BIMTEK KEUANGAN – Sekarang sedang dibahas Menteri Keuangan dengan DPR. Kami belum tahu pemberlakuannya dan anggarannya melalui OPD apakah melalui DAK, DAU atau dana transfer, lanjut Tjahjo. Diberitakan, mulai tahun 2019, pemerintah tidak hanya menggelontorkan dana desa. Pemerintah juga akan mengeluarkan program dana kelurahan se-Indonesia. “Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk di kota, ada yang namanya anggaran kelurahan,” ujar Presiden Joko Widodo di sela kunjungan kerja di Bali, Jumat (19/10/2018), seperti dikutip dari siaran pers Istana. Program baru itu, lanjut Jokowi, dikeluarkan pemerintah karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait anggaran di tingkat kelurahan. “Banyak keluhan, Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah, tahun depan dapat,” lanjut Presiden. Program dana desa sendiri akan disempurnakan pemerintah. Tahun depan, pemerintah akan menerbitkan kebijakan terkait operasional dana desa yang mengatur penggunaan dan fungsi dana desa agar semakin tepat sasaran. “Sebentar lagi akan kita revisi peraturan pemerintahnya, baru kita hitung-hitung, enggak tahu dapat 5 atau 4 persen. Nanti akan kita putuskan,” ujar Jokowi.

Guna meningkatkan profesionalisme dan memberikan pengetahuan yang komprehensif bagi Pejabat Pemerintah Daerah, maka Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Daerah ( PKK-PEMDA ), menyampaikan kegiatan  – BIMTEK KEUANGAN – Mendagri Sebut Dana Kelurahan Diatur dalam Undang-Undang Pemda, dan juga menyelenggaraakan Bimbingan Teknis dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS RI, BPK RI, BPKP Pusat dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Daerah.

Demikian informasi yang kami sampaikan mengenai berita tentang : Mendagri Sebut Dana Kelurahan Diatur dalam Undang-Undang Pemda,

Atas perhatiannya PKK-PEMDA mengucapkan terimakasih.

Jadwal Bimtek Nasional 2019

Januari Februari Maret
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
01 – 02  Jan  2019 01 – 02  Feb  2019 01 – 02  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
04 – 05  Jan  2019 05 – 06  Feb  2019 04 – 05  Mar  2019
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
08 – 09  Jan  2019 08 – 09  Feb  2019 08 – 09  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
13 – 14    Nov  2018 12 – 13  Feb  2019 11 – 12  Mar  2019
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
15 – 16  Jan  2019 15 – 16  Feb  2019 15 – 16  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
18 – 19  Jan  2019 19 – 20  Feb  2019 18 – 19  Mar  2019
Selasa – Rabu Jumat – Sabtu Selasa – Rabu
22 – 23  Jan  2019 22 – 23  Feb  2019 22 – 23  Mar  2019
Jumat – Sabtu Selasa – Rabu Jumat – Sabtu
25 – 26  Jan  2019 26– 27  Feb  2019 25 – 26  Mar  2019
Selasa – Rabu Selasa – Rabu
29 – 30  Jan  2019 29 – 30  Mar  2019
TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung.

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  1. Tlp/Fax : 021 352 4355
  2. HP/WA : Faisal : 0813 357 44 271
  3. HP/WA : Fitri : 0852 8965 3299
  4. Email : pusdiklat.kemdagri@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

[Jadwal Bimtek Nasional][/Jadwal Bimtek Nasional]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *